LAMPUNG TENGAH, (detiknarasi.com) – Polemik mengejutkan terjadi di tubuh Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah. Kepala Dinas Pengairan, inisial (S), diduga tidak mengetahui secara pasti kegiatan proyek di instansi yang ia pimpin, baik proyek yang dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) maupun Lelang (tender).
Pernyataan mencengangkan ini disampaikan langsung oleh (S) dalam wawancara pada 18 Juni 2025 lalu. Ia mengaku tidak mengetahui detail kegiatan proyek yang tengah berjalan di dinasnya. Hal ini mengundang tanda tanya besar, mengingat seorang Kepala Dinas sejatinya berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang semestinya memahami seluruh proses pengadaan barang dan jasa.
“Kadis itu adalah PA. Kalau sampai tidak tahu apa-apa soal proyek di dinasnya sendiri, itu sangat tidak wajar. Apakah tidak paham tugas pokok dan fungsinya? Atau jangan-jangan sedang berusaha cuci tangan?” ujar Hidayat, Pimpinan Koran Masyarakat Lampung, saat dimintai tanggapan.
Hidayat menegaskan bahwa ketidaktahuan seorang Kadis terhadap proyek di bawah tanggung jawabnya merupakan bentuk kelalaian yang serius. “Jika tidak mampu memahami tugas sebagai pengguna anggaran, lebih baik mundur secara terhormat. Ini bertentangan dengan semangat pemerintahan Ardito-Khori yang mengusung slogan Lampung Tengah Berbenah,” tegasnya.
Pada 18 Juni, Kepala Dinas (S) sempat menjanjikan pertemuan lanjutan kepada awak media untuk klarifikasi lebih lanjut. Pertemuan dijadwalkan ulang pada 7 Juli 2025. Namun ketika dikonfirmasi kembali via WhatsApp, (S) justru memberikan respons yang membingungkan:
“Jam 10 aja. Kalau minta petunjuk belum ada, Yat, masih lenger. Sampai saat ini saya tidak tahu, saya mau koordinasi dulu ke pimpinan. Mereka enggak pura-pura. Kalau begitu nanti aja ngobrolnya, tunda dulu. Sesuai aturan, saya mau minta arahan dan petunjuk pimpinan.”
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pengairan (S) masih belum memberikan keterangan resmi terkait proyek-proyek PL maupun Lelang yang berjalan di institusinya. Ia mengaku masih “lenger” dan membutuhkan petunjuk dari pimpinan untuk menjawab pertanyaan seputar tanggung jawabnya sebagai kepala dinas.
Situasi ini menambah kekhawatiran publik terhadap transparansi dan tata kelola anggaran di Dinas Pengairan Lampung Tengah.
