Detiknarasi | Terusan Nunyai – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah keluhan dari orang tua siswa terkait porsi dan kualitas makanan selama bulan suci Ramadhan ramai diperbincangkan di media sosial.
Keluhan tersebut memicu pertanyaan mengenai kesesuaian antara kualitas sajian yang diterima siswa dengan nilai anggaran per porsi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Lingkar Puan Provinsi Lampung, Fahmi, menilai persoalan ini bukan sekadar polemik biasa, melainkan menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan asupan gizi yang layak.
“MBG bukan program biasa. Ini adalah kebijakan strategis negara yang menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak. Karena itu, pengelolaannya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Fahmi, Kamis (5/3/2026).
Ia menegaskan, apabila benar terdapat ketidaksesuaian antara nilai anggaran dengan kualitas makanan yang diterima siswa, maka persoalan tersebut harus segera ditelusuri secara menyeluruh.
“Jika ada ketidaksesuaian antara nilai anggaran dengan kualitas sajian yang diterima siswa, maka ini harus segera ditelusuri. Anak-anak kita berhak mendapatkan makanan sesuai standar, baik dari sisi gizi maupun kelayakan,” tegasnya.
Fahmi juga mendorong DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk mengambil peran pengawasan secara nyata. Menurutnya, wakil rakyat tidak cukup hanya menerima laporan administratif, tetapi perlu melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Ia menyarankan agar pengawasan mencakup seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari dapur penyedia MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Anggota DPRD harus turun langsung memastikan MBG yang disalurkan oleh SPPG benar-benar sesuai ketentuan. Apalagi informasi ini sudah ramai beredar di media sosial, sehingga perlu klarifikasi dan pengecekan faktual di lapangan,” kata Fahmi.
Selain kualitas makanan, Fahmi juga menilai aspek pengelolaan dapur MBG perlu mendapat perhatian serius, termasuk standar kebersihan, pengolahan makanan, hingga pengelolaan limbah dapur atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera merespons polemik tersebut secara terbuka agar program MBG di Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.
“Program ini sejatinya hadir untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga agar tetap tepat sasaran, apalagi di bulan suci Ramadhan,” pungkas Fahmi.
