Detiknarasi SEPUTIHBANYAK – Polemik rusaknya jalan hotmix di Kampung Sanggar Buana (SB 17), Kecamatan Seputihbanyak, Kabupaten Lampung Tengah, terus bergulir. Proyek perbaikan jalan yang bersumber dari APBD Lampung Tengah tersebut hingga kini belum menemukan kejelasan, baik dari sisi pengawasan legislatif maupun respons eksekutif.
Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebelumnya menyatakan akan membahas seluruh laporan masyarakat terkait pekerjaan fisik, termasuk proyek jalan di Sanggar Buana. Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi III DPRD, Dedi.
“Iya, rencananya besok hari Selasa Komisi III mau rapat. Semua laporan masyarakat mengenai pekerjaan fisik akan dibahas juga,” ujar Dedi kepada wartawan.
Namun, rencana tersebut urung terealisasi. Saat dikonfirmasi kembali usai hari yang dijadwalkan, Dedi menyampaikan bahwa rapat Komisi III ditunda lantaran sejumlah anggota Dinas BMBK sedang dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kemarin ditunda karena ada beberapa anggota Dinas BMBK yang dimintai keterangan KPK di Poltabes,” jelas Dedi, Kamis (15/1/2025).
Tertundanya rapat tersebut membuat pembahasan atas laporan masyarakat kembali menggantung, sementara kondisi jalan di lapangan tetap dikeluhkan warga.
Di sisi lain, Plt Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, juga telah beberapa kali dikonfirmasi awak media terkait kerusakan jalan hotmix tersebut. Namun hingga kini, belum ada penjelasan substantif yang disampaikan.
“Izin, belum melihat lokasi,” jawab I Komang Koheri singkat melalui pesan WhatsApp.
Sikap tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Ketua LSM Gerakan Masyarakat Cinta Tanah Air (GMCTA), Ahmat Basuri, menyatakan keprihatinannya terhadap respons pimpinan daerah yang dinilai belum mencerminkan kepekaan terhadap keluhan masyarakat.
“Kepala daerah itu kan punya OPD. Seharusnya perintahkan OPD-nya untuk turun melihat langsung kondisi pekerjaan yang dikeluhkan masyarakat,” tegas Ahmat Basuri.
Ia juga mendesak agar proyek jalan tersebut segera diaudit oleh instansi yang berwenang, guna memastikan apakah pekerjaan sudah sesuai spesifikasi atau justru menyimpang dari ketentuan.
“Kami mendorong audit secepatnya, supaya terang. Jangan sampai pembangunan yang dananya dari rakyat justru merugikan rakyat,” tambahnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga Kampung Sanggar Buana mempertanyakan kualitas perbaikan jalan hotmix yang dikerjakan pada pertengahan Desember 2025. Jalan tersebut dilaporkan sudah rusak parah, pecah, dan hancur meski belum genap satu bulan.
“Baru digelar, belum sampai satu bulan sudah hancur lagi. Kelihatan kualitasnya rendah,” ujar KS, warga setempat.
Ironisnya, warga mengaku tidak mengetahui besaran anggaran maupun pihak pelaksana proyek. Sejak awal pekerjaan, tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi, sehingga menambah kecurigaan publik terhadap transparansi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Padahal, warga sempat menaruh harapan besar atas perbaikan jalan yang selama ini mereka dambakan. Namun harapan itu kini berubah menjadi kekecewaan.
Masyarakat berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak saling menunggu, melainkan segera mengambil langkah konkret. Publik menilai keterlambatan respons dan minimnya kejelasan hanya akan memperkuat kesan lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek yang menggunakan anggaran daerah.
